Sunday, November 10, 2013

OPTIMASI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA MELALUI SINERGI DENGAN BANK UMUM SYARIAH (APEX BPR SYARIAH)






Created by BCL easyConverter SDK 3 (HTML Version)






Abstrak

Rural Banking atau perbankan pedesaan memiliki fungsi sebagai lembaga intermediary keuangan pada tingkat desa, melayani masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh bank umum, di Indonesia badan hukum rural banking adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah), BPR Syariah hadir di Indonesia karena tidak lepas dari pengaruh berkembangnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh BPR Syariah saat ini adalah ekspansi yang dilakukan oleh bank umum syariah ke pedesaan atau pinggiran kota, sehingga ada ke khawatiran bahwa BPR Syariah akan berhadapan langsung dengan Bank Umum Syariah. Bank Indonesia pernah meluncurkan program Apex BPR kepada bank umum konvensional, mungkinkah ini menjadi solusi bagi BPR Syariah ?

Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan tentang BPR Syariah, tantangan yang dihadapinya dan upaya optimasinya dengan bersinergi dengan Bank Umum Syariah.

Keywords : BPR Syariah, syariah, perbankan syariah, BPR, bank, Apex BPR

1.PENDAHULUAN

A.Latar belakang

Pada awalnya rural bank di Indonesia berdiri dengan nama yang berbeda-beda pada tiap desa di

Indonesia, dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan dana namun jauh dari jangkauan Bank Umum. Saat ini penerapan badan hukum rural bank di Indonesia disebut dengan Bank Perkreditan Rakyat(BPR), berdasarkan pada UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan. Lembaga-lembaga yang dimaksud dalam UU tersebut tidak serta merta harus mengganti nama menjadi BPR, tapi sebatas dengan status hukum kelembagaan serta aturan main yang berlaku terhadap lembaga tersebut, salah satu contohnya seperti LPN (Lumbung Pitih Nagari), lembaga penyimpanan uang desa ini masih banyak dijumpai di daerah Sumatera barat.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tujuan lembaga-lembaga yang dipersamakan dengan BPR tersebut didirikan adalah sebagai bentuk upaya membangun dan memutar roda perekonomian desa dalam bentuk penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta termasuk juga memainkan peran untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, sebagai alternatif dari jauhnya jangkauan bank-bank umum dalam memainkan perannya sebagai lembaga intermediary. Berdirinya bank umum syariah menjadi inspirasi untuk menyempurnakan tujuan mulia BPR yang dilaksanakan dengan berbasis pada ribawi tersebut, dimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali’Immran QS.3:130), bahwa bagaimana mungkin sebuah tujuan mulia dilaksanakan dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT, oleh karena itu pendirian BPR Syariah di Indonesia merupakan upaya yang



tepat untuk menghapuskan ribawi dari usaha bersama dalam membangun perekonomian di desa yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah sehingga seluruh komponen akan memperoleh keberuntungan dari Allah SWT.

BPR Syariah berusaha menggantikan peran penting Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menerapkan sistem ribawi dalam bertransaksi, yakni peran dalam membangun dan memutar roda perekonomian di desa yang jauh dari bank umum menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi Islam pada tingkat pedesaan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan transaksi dan operasional perbankan, selanjutnya BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil di desa atau sistem perbankan Islam di desa.

Perkembangan BPR Syariah di Indonesia didukung pula oleh terbitnya fatwa bunga bank adalah haram yang dikeluarkan oleh MUI nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah), namun demikian fatwa tersebut secara positip juga berdampak pada pertumbuhan pada bank syariah di Indonesia, baik itu yang berbentuk unit usaha maupun usaha syariah secara penuh, salah satu bentuk pertumbuhan bank umum syariah ini adalah semakin banyaknya jumlah kantor, jangkauan wilayah pasar yang lebih luas sampai ke pelosok desa, serta inovasi produk dan strategi pembiayan yang saat ini dikembangkan mengarah kepada produk pembiayaan mikro, kecil dan menengah. Usaha dan strategi yang dilakukan oleh bank umum syariah ini menimbulkan permasalahan baru di BPR Syariah, sementara BPR Syariah berusaha melakukan kegiatan usahanya dengan keterbatasan modal dan aktifitas usaha perbankannya, Bank Umum Syariah dengan keunggulan modal dan teknologi mencoba masuk ke pasar BPR Syariah, yakni masyarakat desa/dusun/pinggiran yang selama ini menjadi objek pasar dari BPR Syariah. Bagaimanakah BPR Syariah menghadapi persoalan ini?apakah ada peran bank umum syariah untuk membantu ‘saudara’nya ini agar sama-sama membangun dan memutar roda perekonomian di desa ?apakah program Apex BPR dapat diterapkan pada perbankan syariah ?lalu bagaimana pula dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mendukung pertumbuhan dari BPR Syariah, terutama setelah diterbitkannya UU nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

B.Perumusan Masalah

Dalam tulisan ini, memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1.Apa saja kendala atau persoalan dari BPR Syariah saat ini dan strategi yang digunakan dalam pengembangan BPR syariah?

2.Bagaimanakah mekanisme Apex BPR dan bagaimana penerapannya pada BPR Syariah?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1.Mengetahui kendala atau persoalan yang dihadapi BPR Syariah saat ini dan strategi dalam pengembangan BPR Syariah

2.Mengetahui mekanisme Apex BPR dan penerapannya pada BPR Syariah.



2.TINJAUAN PUSTAKA

A.Sejarah Berdirinya BPR Syariah

Catatan sejarah dunia menunjukkan bahwa BPR Syariah pertama kali didirikan di Kairo, Mesir, tepatnya

di sepanjang delta sungai Nil sebuah desa yang bernama Mit Ghamr, Islamic rural bank yang didirikan pada tahun 1963 ini dinamakan Mit Ghamr Bank yang merupakan binaan dari Prof Dr Ahmad Najjar. [1]

Sedangkan di Indonesia, sejarah BPR Syariah diawali dengan pengakuan status hukum dari BPR (konvensional) dalam Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1988, Bank Perkreditan Rakyat saat itu merupakan penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[2]

Pada tanggal 08 Oktober 1990, pertama kali BPR didirikan berdasarkan prinsip syariah, tanggal tersebut adalah tanggal pemberian izin prinsip dari Menteri Keuangan RI dengan di asistensi teknis dari Bank Bukopin cabang Bandung, sedangkan tanggal 25 Juli 1991 ada tiga BPR Syariah yang memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan RI, ketiga BPR Syariah tersebut adalah:[3]

1.PT. BPR Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung

2.PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Padalarang, Bandung

3.PT. BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung

Pendirian BPR Syariah saat itu seiring dengan pembahasan yang mendalam oleh MUI untuk mendirikan

Bank Syariah, bahkan pendirian ketiga BPR Syariah tersebut barada pada tahun yang sama dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan dengan akta pendirian pada tanggal 01 Nopember 1991, namun pendirian BMI saat itu tentu saja sangat terbatas jangkauannya, wilayah seperti kecamatan dan pedesaan, bahkan tingkat kabupaten di Indonesia tidak dapat dilayani oleh satu-satunya Bank pertama yang menggunakan prinsip syariah tersebut.

B.Pengertian BPR Syariah

Berdasarkan Undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah, berikut ini akan dijelaskan definisi

dan istilah seputar BPR Syariah:

1.UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat 3, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2.UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan UU No. 7 tahun 1992.

[1]Syafi’i Antonio, muhammad, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 18.

[2]Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), 118.

[3]M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga keuangan Syariah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 198



Pasal 1 ayat 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 ayat 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Pasal 1 ayat 12, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan istilah antara singkatan BPR konvensional dengan BPR Syariah adalah terletak pada huruf P dalam singkatan BPR, dimana huruf P untuk BPR konvensional di jabarkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat sedangkan huruf P pada BPR Syariah dijabarkan sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 1 ayat 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun penjelasan tentang Bank Syariah menurut pasal 1 ayat 7 yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud disini menurut pasal 1 ayat 12 yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan demikian sesuai UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan UU No. 7 tahun 1992 serta UU No. 21 tahun 2008 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian BPR Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tersebut tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

C.Dasar Pemikiran Beroperasinya BPR Syariah

Berdirinya BPR Syariah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang

merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. [4]

[4] Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 129



D. Tujuan BPR Syariah

Tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah didalam perekonomian di Indonesia adalah: [5]

1.Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.

2.Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

3.Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

4.Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sector real akan bergairah.

E.Strategi Operasional BPR Syariah

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah:[6]

1.BPR syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

2.BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala kecil menengah.

3.BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

F.Kegiatan Usaha BPR Syariah

Kegiatan usaha BPR Syariah pada awalnya diatur dalam UU No.10 tahun 1998 pasal 13, namun UU yang

merupakan perubahan dari UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ini belum spesifik mengatur perbankan syariah, sehingga didalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pemerintah secara spesifik mengatur kegiatan usaha BPR Syariah dalam pasal 21 sebagai berikut:

1.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

a.Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

b.Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2.Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

a.Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;

b.Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;

[5]ibid. Hlm 119 lihat juga Karnaer Perwaatmaja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 96.

[6]Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,

hal. 129



c.Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;

d.Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan

e.Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

3.Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

4.Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

5.Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

G.Larangan BPR Syariah

Sedangkan larangan BPR Syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal

25adalah:

1.Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2.Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

3.Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;

4.Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

5.Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan

6.Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.(lihat poin E tentang Kegiatan Usaha BPR Syariah diatas)

H.Pendirian BPR Syariah

1.Syarat Pendirian BPR Syariah

Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Pasal 7, bentuk hukum dari BPR Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT), sehingga didalam anggaran dasarnya BPR Syariah menurut pasal 8 UU tersebut wajib memuat ketentuan bahwa:

a.Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;

b.Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan

publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan syarat untuk pendirian dan kepemilikan BPR Syariah sebagaimana diatur pula oleh UU No.21 tahun 2008, pasal 9 ayat 2 adalah bahwa BPR Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

a.Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;



b.Pemerintah daerah; atau

c.Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

2.Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha BPR Syariah

Pemberian izin pendirian BPR Syariah dapat dilakukan melalui dua tahap:

a.Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR Syariah. Dan

b.Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.[7]

3.Permodalan BPR Syariah

Modal disetor untuk mendirikan BPR Syariah menurut SK Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

a.Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang;

b.Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a;

c.Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b.

Sumber dana yang dipergunakan untuk modal disetor dilarang berasal dari:

a.Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain di Indonesia

b.Sumber yang diharamkan menurut Prinsip Syariah, termasuk hasil kegiatan yang melanggar hukum

4.Kepengurusan BPR Syariah

Kepengurusan BPRS terdiri dari direksi dan dewan komisaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan prinsip syariah, BPRS diwajibkan membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat. Sedangkan pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPR Syariah adalah: [8]

a.Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidangperbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b.Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :

Memiliki akhlak dan moral yang baik;

Mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bersedia mengembangkan BPRS yang sehat.

3.PEMBAHASAN

A. Perkembangan BPR syariah Di Indonesia

[7]Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.183

[8]Ibid. hal 192



Sebelum pembahasan dimulai, penulis akan memberikan gambaran perkembangan BPR Syariah di Indonesia selama periode 5 tahun, yakni sejak tahun 2007 hingga tahun 2012, gambaran ini akan membuka wawasan betapa potensialnya BPR Syariah yang ada di Indonesia, baik dari sisi penyaluran dana, sumber dana serta beberapa komponen modal BPR Syariah.

Berdasarkan tabel 3.1 dibawah ini, diketahui bahwa indikator kemajuan BPR Syariah dari sisi penyaluran dana iB dan sumber pendanaan setiap tahunnya mulai dari tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2012 mengalami pertumbuhan, namun jika diperhatikan pada tabel tersebut, ada yang berbeda pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun yang lainnya, terutama perbandingan antara permintaan penyaluran dana iB yang lebih besar dibandingkan dengan sumber pendanaan BPR Syariah, jika tahun-tahun selain 2008 perbandingannya rata-rata sebesar 60%, tapi khusus di tahun 2008, perbandingannya adalah 112%, sehingga hal ini mengakibatkan pada tahun 2009 cadangan pada komponen modal sangat tinggi, yakni sebesar 456 milyar rupiah.

 

 

 

Tabel 3.1

 

 

 

Pertumbuhan Kegiatan Usaha BPR Syariah[9]

 

 

(Milliar Rupiah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Penyaluran Dana iB

1,107

1,591

1,995

2,586

3,328

4,459

Pembiayaan iB

877

1,257

1,587

2,060

2,676

3,554

Antar Bank Aktiva iB

230

334

408

525

652

906

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dana iB

1,644

1,419

2,929

3,799

4,987

6,849

Dana Pihak Ketiga

708

570

1,251

1,604

2,095

2,938

Tabungan iB Wadiah

87

10

234

285

412

527

Tabungan iB Mudharabah

204

280

319

374

448

590

Deposito iB Mudharabah

417

280

697

945

1,235

1,820

Antar Bank Passiva

174

-

353

521

694

855

Pinjaman yang Diterima

52

8

57

52

80

91

Kewajiban Lainnya

3

271

18

19

23

27

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa Komponen Modal

 

 

 

 

 

 

Modal Disetor

176

222

751

347

390

472

Cadangan

21

28

456

42

50

61

L/R Tahun berjalan

27

30

55

70

87

106

L/R Tahun Lalu

(9)

(15)

(22)

(25)

(26)

(24)

Sumber: www.bi.go.id, data diolah

Selanjutnya pada tabel 3.2 berikut ini akan ditampilkan gambaran pertumbuhan BPR Syariah selama 6 tahun dengan indikatornya adalah: jumlah kantor, aset dan pembiayaan BPR Syariah.

Pertumbuhan aset dan jumlah pendirian kantor baru BPR Syariah setiap tahun mengalami peningkatan, dari sisi aset, pada tahun 2008 BPR Syariah mengalami loncatan tertinggi sepanjang 6 tahun terakhir dalam pertumbuhan asetnya, yakni sebesar 41%, sedangkan tahun 2011 merupakan tahun terendah persentase pertumbuhan aset BPR Syariah, yakni sebesar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan kantor BPR Syariah setiap tahunnya juga selalu mengalami penambahan, dimana pada tahun 2007 jumlah kantor BPR Syariah hanya sebanyak 114 dan selama 6 tahun mengalami penambahan kantor sebanyak 44 kantor baru, sehingga diakhir tahun 2012 total kantor BPR Syariah menjadi 158 kantor. Berbeda dari kedua indikator yang telah

[9]www.bi.go.id, “Data Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012” dalam http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_1212.htm



disebutkan tadi, dari sisi pembiayaan iB BPR Syariah pernah mengalami penurunan total pembiayaan iB, yakni pada tahun 2011, dimana terjadi penurunan sebesar 1% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.2

Jumlah Kantor, Aset dan Pembiayaan BPR Syariah [10]

(Milliar Rupiah)

Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah BPR Syariah

114

131

139

150

155

158

Jumlah Kantor

185

202

223

286

364

401

 

 

 

 

 

 

 

Aset

1,203

1,693

2,126

2,739

3,520

4,699

Pertumbuhan Aset (%)

 

41%

26%

29%

2%

33%

 

 

 

 

 

 

 

Pembiayaan iB

882

1,257

1,587

2,060

2,676

3,554

Lancar

807

1,151

1,475

1,927

2,512

3,335

Kurang Lancar

22

35

31

39

49

73

Diragukan

22

21

31

30

45

52

Macet

31

49

50

65

70

94

Pertumbuhan Pembiayaan (%)

 

42%

26%

30%

-1%

33%

 

 

 

 

 

 

 

Non Performing Financing

75

105

112

134

164

219

(Nominal)

 

 

 

 

 

 

Non Performing Financing

8.56%

8.38%

7.03%

6.50%

6.11%

6%

(%)

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.bi.go.id, data diolah

 

 

 

 

 

 

B.Kendala BPR syariah

Meskipun dari gambaran kedua tabel diatas secara rata-rata pertumbuhan BPR Syariah selalu mengalami

kenaikan, namun berdasarkan beberapa literatur, BPR Syariah memiliki berbagai kendala yang dihadapi, kendala- kendala tersebut adalah:[11]

1.Kiprah BPR syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. oleh karena itu, BPR syariah perlu meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip syariah

2.Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR syariah. sehingga proses BPR syariah dalam melakukan aktivitas cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. maka upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia perlu diarahkan disemua posisi, baik di posisi pemegang kebijakan ataupun berposisi dilapangan .

3.Kurang adanya koordinasi diantara BPRS syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masayarakat. Oleh karena itu dibutuhkan framework yang bisa dijadikan acuan diantara lembaga keuangan ditingkat kabupaten,

[10]www.bi.go.id, “Data Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012” dalam http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_1212.htm

[11]Hari Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, hal. 99-100



kecamatan desa atapun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa mengenyampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain

4.Sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai- nilai keislaman masyarakat yang ada disekitar BPR syariah tersebut. aktivtas BPR syariah dibidang keuangan sering kali tidak menyisakan waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar islam, artinya aktivitas keuangan BPR syariah termasuk syiar islam dibidang keuangan.

5.Ekspansi yang dilakukan oleh bank umum, baik syariah maupun konvensional, ke daerah pinggiran yang selama ini menjadi target pasar dari BPR Syariah. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang beralih dari BPR Syariah kepada Bank Umum, baik syariah maupun konvensional.

6.Margin bagi hasil lebih tinggi yang dikenakan oleh BPR Syariah dibandingkan dengan bank umum, baik syariah maupun konvensional. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengajukan pembiayaan ke BPR Syariah meskipun persyaratan dan prosedur yang lebih mudah dibandingkan dengan proses pengajuan pembiayaan di bank umum.

Dari ke enam kendala yang telah dipaparkan diatas, ada satu kendala atau persoalan utama yang akan

dibahas lebih lanjut sebagaimana telah disebut dalam pendahuluan oleh penulis, yakni kendala kelima, ekspansi yang dilakukan oleh bank umum baik syariah maupun konvensional ke pelosok-pelosok desa dan membidik usaha mikro, contohnya adalah seperti Bank Danamon dengan layanan Danamon Simpan Pinjam, Bank BRI Syariah meluncurkan produk pembiayaan mikro BRI Syariah, kredit mikronya Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri dan masih banyak lagi contoh ekspansi pasar bank umum lainnya, sehingga hal ini sangat dimungkinkan antara BPR Syariah dan bank umum harus head to head dalam menyalurkan pembiayaan/kredit di pedesaan.

C.Upaya Pengembangan dan Solusi Atas Permasalahan BPR syariah

Setelah diketahui beberapa kendala serta kendala utama dalam tulisan ini, maka berikut ini adalah

beberapa upaya serta sebuah gagasan dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengembangkan BPR Syariah:[12]

1.Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah, bukan saja dari sisi produknya tapi sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syariah sendiri dengan menggunakan strategi pemasaran yang halal, seperti melalui informasi mengenai BPR syariah dimedia masa. hal lain yang ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR syariah dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan misi BPR syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah

2.Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama antar BPR syariah atau kerjasama BPR syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangn syariah atau kursus pendek lembaga keuangan syariah. Pusat pendidikan

[12]ibid, hal 100-101



tersebut memiliki tujuan untuk menyediakan SDM yang siap kerja dilembaga keuangan syariah khusus BPR syariah.

3.Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui seberapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja diantara BPR syariah, demikian juga kesinambungan BPR syariah dengan bank syariah dan BMT. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi lembaga keuangan syariah.

4.BPR syariah bertanggung jawab tehadap masalah keislaman masyarakat dimana BPR syariah tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran islam dalam bidang ekonomi. Demikian juga dengan pola ini dapat membantu BPR syariah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadikan BPR syariah dibidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat

Kembali kepada kendala atau persoalan utama, upaya yang dilakukan untuk pengembangan BPR Syariah dalam menghadapi persoalan utama dalam tulisan ini adalah sebagaimana telah disebutkan pada nomor 3 diatas, upaya yang diungkapkan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Hari Sudarsono, 2003) tersebut sangatlah luas, sehingga penulis merasa perlu untuk menambahkan upaya-upaya nyata lainnya untuk pemecahan masalah ekspansi bank umum ke wilayah pedesaan.

Adalah Apex BPR, sebuah terobosan cerdas yang pernah disampaikan oleh BI dalam bukunya yang berjudul Generic Model-APEX BPR, buku yang dilaunching pada akhir 2011 ini berisi mengenai sinergi antara bank umum dan BPR dengan nama kerjasamanya adalah Apex BPR, tidak ada salahnya jika dalam lingkungan syariah pun, konsep yang pada mulanya dipelopori oleh kerjasama antara Bank Pembanganan Daerah dan BPR ini ditularkan kepada lingkungan perbankan syariah, yakni Apex BPR Syariah atau kerjasama antara bank umum syariah dengan BPR Syariah.

Terminologi Apex yang dalam bahasa Yunani berarti “pengayom” secara harfiah memberikan amanat kepada lembaga yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Apex, menjadi pengayom bagi lembaga-lembaga yang menjadi anggotanya. Menurut praktek umum (common practice) yang berlaku di negara-negara lain, fungsi lembaga Apex dititikberatkan pada peran dalam penyatuan/pengumpulan dana (pooling of funds), pemberian bantuan keuangan (financial assistance) dan dukungan teknis (technical support). [13]

Semangat kerjasama dan saling mendukung antara bank umum syariah dan BPR Syariah tentunya sangatlah sesuai dengan prinsip syariah, apalagi kerjasama keduanya ini memiliki tujuan mulia yang sama, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yaitu....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (QS:5:2) bentuk kerjasama ini dapat dilaksanakan, dimana bank umum syariah sebagai pengayom yang memiliki keluasan modal dan berpengalaman dalam bidang teknologi sedangkan

[13]Tim penelitian, pengembangan dan pengaturan BPR, Generic Model APEX BPR, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia, 2011 hal 8



BPR Syariah memiliki hubungan yang dekat dengan sosial budaya pedesaan serta jaringan di pelosok-pelosok desa yang tidak terjangkau oleh bank umum syariah.

Tabel 3.3 [14]

Keunggulan dan Kelemahan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah

Keterangan

Bank Umum Syariah

BPR Syariah

 

 

 

Sumber Dana

Relatif Besar (*)

Relatif Terbatas

 

 

 

Dukungan Teknologi

Memadai (*)

Kurang Memadai

 

 

 

Pengalaman Sosial Budaya

Kurang di pedesaan

Unggul di pedesaan (*)

 

 

 

Jaringan Kantor di Desa

Kurang

Unggul (*)

 

 

 

Sumber: data diolah dari Generic Model APEX BPR

Sinergi dua lembaga keuangan syariah tersebut diharapakan akan saling melengkapi kekurangan dengan kelebihan masing-masing pihak, sehingga keinginan bank umum syariah untuk ekspansi meningkatkan jumlah dan UMKM serta membangun perekonomian di pelosok desa dengan bermodalkan sumber dana yang relatif besar serta dukungan teknologi yang memadai bisa diwujudkan tanpa harus membuka jaringan kantor baru serta kajian yang dalam mengenai sosial budaya di pedesaan tersebut, tapi cukup menyerahkan penyelesaian kedua masalah tersebut kepada ”ahlinya”, yaitu BPR Syariah. Masing-masing pihak bisa mengambil manfaat dari Apex BPR Syariah, manfaat-manfaat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 

 

 

Tabel 3.5 [15]

 

 

Perbandingan Manfaat APEX BPR Syariah

 

 

 

 

 

 

No

Bagi Bank Umum Syariah

 

 

Bagi BPR Syariah

 

1

Menjadikan jaringan kantor BPR sebagai

Memiliki lembaga pengayom yang dapat

 

kepanjangan tangan Bank Umum untuk

memberikan

dukungan

finansial

(khususnya

 

melayani wilayah dan masyarakat yang

dalam

kondisi kekurangan

likuiditas/

 

belum terlayani, antara lain melalui linkage

mismatch) maupun bantuan teknis kepada

 

program.

BPR.

 

 

 

 

2

Menciptakan produk dan jasa bersama untuk

Menjadikan Apex sebagai lembaga yang

 

menjangkau dan melayani nasabah yang

menyediakan

jasa

sistem

pembayaran

 

lebih luas.

khususnya dalam rangka pemindahan dana

 

 

antar nasabah sesama anggota Apex.

3

Memanfaatkan pooling funds (idle funds)

Melakukan

kerjasama

dalam

pemanfaatan

 

BPR sebagai sumber dana kelolaan

produk/jasa

berbasis

teknologi informasi

 

 

(seperti ATM) dan pemasaran produk/jasa

 

 

lainnya.

 

 

 

 

4

Memiliki peluang untuk menghasilkan fee

Memperoleh layanan-layanan lainnya dari

 

based income dari pemanfaatan transaksi

Apex dalam rangka pengembangan kapasitas

 

oleh BPR melalui jaringan ATM bank umum

dan kompetensi SDM BPR, seperti

 

 

pendampingan dan pelatihan

 

Sumber: data diolah dari Generic Model APEX BPR

 

 

 

 

 

Manfaat Apex sebagaimana tabel diatas dapat diwujudkan dengan contoh kerjasama yang sudah ada pada Apex perbankan konvensional, contoh model tersebut adalah:

[14]ibid, hal 8 [15]ibid, hal 10



Gambar 3.1: Contoh Model Apex BPR[16]

Gambar diatas menunjukkan bahwa contoh kerjasama yang dilakukan oleh BPD dapat diganti dengan bank umum syariah, sedangkan Perbarindo adalah Perhimpunan BPR Indonesia, yaitu organisasi yang beranggotakan BPR/BPR Syariah di Indonesia, gambar yang paling bawah sebagai pelaksana kerjasama adalah BPR anggota bisa disamakan dengan BPR Syariah sebagai anggota yang ingin diayomi oleh bank umum syariah, Bank Indonesia yang saat ini digantikan perannya oleh Otoritas Jasa Keuangan akan memfasilitasi serta ikut memberikan kebijakan MOU Apex BPR Syariah bersama dengan Pemerintah Daerah dan para pemilik bank umum syariah atau pemilik BPR Syariah, adapun fungsi dan tujuan Apex BPR Syariah ini adalah:

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 [17]

 

 

 

 

 

Tujuan dan Fungsi APEX BPR Syariah

 

 

 

 

No

 

Tujuan Apex BPR Syariah

Fungsi BPR Syariah

 

 

 

 

 

1

Menjalin

kerjasama

saling

Mengelola pooling of funds dan membantu

 

menguntungkan (sinergi) antara Bank

BPR dalam mengatasi kesulitan likuiditas

 

Umum dan BPR dalam rangka

akibat mismatch

 

memperluas pelayanan kepada UMKM

 

 

dan

mendukung

pengembangan

 

 

ekonomi daerah (regional),

 

 

2

Memberikan rasa aman bagi BPR

Melakukan kerjasama pembiayaan (seperti

 

(anggota

APEX

BPR)

dengan

linkage program)

 

keberadaan

lembaga

yang

berperan

 

[16]ibid, hal 11 [17]ibid, hal 13



 

sebagai lender of the first resort yang

 

 

dapat membantu BPR terutama dalam

 

 

mengatasi

kesulitan

likuiditas

yang

 

 

disebabkan oleh mismatch,

 

 

 

3

Meningkatkan peran

dan

kontribusi

Memberikan bantuan teknis berupa

 

bank umum

dalam

pembiayaan

pengembangan TI, pengembangan produk,

 

UMKM

melalui

kerjasama linkage

pelatihan, dan jasa sistem pembayaran

 

program,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mengoptimalkan

dana likuid

BPR

Memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-

 

sebagai sumber dana kelolaan bersama

sumber dana lain.

Sumber: data diolah dari Generic Model APEX BPR

Konsep Apex BPR Syariah diterapkan pertama kali oleh BPD Jateng Syariah, yakni pada bulan Agustus 2012 yang bekerjasama dengan BPR Syariah se-Jateng, sedangkan untuk BPR konvensional saat itu (2012) sudah ada 6 (enam) termasuk BPD Jateng sendiri. [18]

Sedangkan bank umum syariah yang telah melakukan Apex BPR Syariah adalah bank Danamon Syariah, pada bulan Desember 2012 bank syariah yang masih berbentuk unit usaha syariah dari bank Danamon ini menandatangani kerjasama Apex BPR Syariah dengan 4(empat) BPR Syariah, yaitu BPRS Metro Madani (Lampung), BPRS Al Salaam Amal Salman (Cinere), BPRS Artha Karimah Irsyadi (Bekasi), dan BPRS HIK Parahyangan (Bandung). [19]

Kedua pelopor pengayom BPR Syariah tersebut seharusnya bisa menggugah kesadaran bank umum syariah lainnya untuk mendukung kemajuan usaha kecil dan menengah di desa, tentunya adanya kesadaran untuk bersinergi dari sisi kerjasama permodalan dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM yang berada pada pelosok- pelosok desa, artinya bank umum syariah tersebut tidak perlu memaksakan diri dan berbagi rizki dengan ”saudara seperjuangan” untuk masuk ke wilayah yang selama ini diluar jangkauan pasarnya, sehingga hal ini akan memperoleh kemuliaan dari Allah SWT dalam bentuk ampunan, rizki dan rahmat Nya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran berikut ini:

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang- orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia(QS:8:74)

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(QS:49:10)

Beberapa upaya diatas masih belum cukup untuk mereduksi kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR Syariah, tapi diperlukan juga dukungan dari pemerintah yang dalam hal ini berada pada OJK, apalagi setelah UU No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden RI, meskipun UU ini berdasarkan pasal 41 disebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2(dua) tahun sejak UU ini diundangkan, namun beberapa isi dari pasal ini perlu dicermati oleh BPR Syariah, salah satu contohnya seperti Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi:”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank

[18]www.suarahatumari.com, “Bank Jateng Jadi Apex BPR Syariah Pertama di Indonesia” dalam http://www.suarahatumari.com/site/index.php/ekbiz/perbankan/72-bank-jateng-syariah-jadi-apex-bprs-pertama-di-indonesia.html

[19]www.keuangan.kontan.com, “Danamon Syariah Gandeng empat BPR Syariah” dalam http://keuangan.kontan.co.id/news/danamon- syariah-gandeng-empat-bprs



Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.”

Lembaga-lembaga tersebut, menurut ayat dua nya diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan, namun lembaga mikro yang terkena aturan ini tidak berlaku bagi Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari, sebab pada ayat 3 pasal 39 ini dinyatakan bahwa kedua lembaga ini dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang- undang ini.

Pasal 39 ayat 1,2 dan 3 sebagaimana telah dijelaskan diatas, merevisi UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dimana dalam UU yang pertama kali melegalisasi BPR tersebut menyebutkan bahwa lembaga- lembaga yang disebutkan pada pasal 39 ayat 1, kecuali BMT dan BTM masuk kedalam badan hukum BPR. Tentunya dengan diterbitkannya UU No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, akan memberikan harapan baru bagi BPR Syariah terhadap keseriusan pemerintah dalam menumbuhkan BPR Syariah.

4.KESIMPULAN

BPR Syariah sebagai lembaga intermediary ekonomi masyarakat pedesaan, memberikan warna khusus

bagi ekonomi syariah di Indonesia, beberapa BPR Syariah didirikan bersamaan dengan berdirinya salah satu bank umum syariah pertama di Indonesia, memiliki tugas yang cukup berat saat itu, beberapa diantaranya adalah: berupaya membebaskan sentuhan riba dalam setiap transaksi keuangan dimasyarakat pedesaan serta memutar roda perekonomian syariah di wilayah pedesaan dengan semangat ukhuwah islamiyah.

Setiap aktivitas operasional BPR Syariah wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, undang-undang tersebut salah satunya adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU yang diterbitkan pada tahun 2008 ini menjadi landasan operasional standar bagi BPR Syariah. Selain itu aktivitas operasional yang terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah, BPR Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

BPR Syariah dalam mengembangkan usahanya mengalami beberapa kendala, kendala-kendala tersebut timbul dari internal maupun eksternal BPR Syariah, kendala eksternal saat ini yang perlu diatasi adalah adanya ekspansi yang dilakukan oleh bank umum syariah untuk memberikan layanannya kepada masyarakat pedesaan, beberapa strategi dilakukan, mulai dari penyediaan produk mikro serta layanan-layanan yang berkarakteristik mikro.

Kendala tersebut menjadi tantangan bagi seluruh pelaku ekonomi syariah di Indonesia, mulai dari pihak BPR Syariah sendiri, regulator, akademisi, ulama serta praktisi untuk menjembatani agar pihak bank umum syariah mampu merubah strategi ekspansi pasar ini, yang semula berorientasi pada profit pribadi (satu lembaga bank umum syariah sendiri), tapi mengubahnya menjadi inovasi yang mensinergikan antara bank umum syariah yang memiliki modal namun tidak memiliki pengalaman dalam membaca karakter pelaku ekonomi didesa dengan



pihak BPR Syariah yang memiliki keterbatasan modal tapi sudah mengenal karakter pelaku ekonomi di desanya masing-masing, Apex BPR Syariah merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh BI, sinergi bank umum syariah dengan BPR Syariah digambarkan sebagai bentuk perhatian regulator terhadap BPR Syariah sebagai ujung tombak UMKM di pedesaan yang diharapkan lebih kuat dan mandiri setalah bersinergi dengan bank umum syariah.

5.SARAN DAN REKOMENDASI

Kepedulian dan dukungan regulator kepada BPR Syariah untuk tetap survive ditengah berkembangnya

bank umum syariah perlu didukung oleh semua pihak terutama pihak bank umum syariah itu sendiri, sebab banyak pihak yang diuntungkan dari model kerjasama Apex BPR Syariah, mulai dari UMKM di desa, BPR Syariah serta termasuk juga bagi bank umum syariah itu sendiri.

Peran dukungan dari akademisi, praktisi, ulama serta tokoh masyarakat di daerah menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dalam membuka kesadaran masyarakat, bahwa BPR Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, untuk memajukan para pengusaha kecil dan menengah yang akan membangun dan memutar roda perekonomian desanya masing-masing, yang insya Allah, halal dan akan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Selain itu diperlukan pula kajian-kajian lanjutan dari seluruh pihak tadi agar terus ber inovasi dalam mendukung kelangsungan serta kemajuan islamic rural banking di Indonesia.

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS:58:11).

6.DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002

Hari Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.

Karnaer Perwaatmaja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga keuangan Syariah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.

Syafi’i Antonio, muhammad, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Tim penelitian, pengembangan dan pengaturan BPR, Generic Model APEX BPR, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia, 2011.

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.



www.bi.go.id, “Data Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012” dalam http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/spi_1212.htm

www.keuangan.kontan.com, “Danamon Syariah Gandeng empat BPR Syariah” dalam http://keuangan.kontan.co.id/news/danamon-syariah-gandeng-empat-bprs

www.suarahatumari.com, “Bank Jateng Jadi Apex BPR Syariah Pertama di Indonesia” dalam http://www.suarahatumari.com/site/index.php/ekbiz/perbankan/72-bank-jateng-syariah-jadi-apex-bprs- pertama-di-indonesia.html



Baca Selanjutnya...